Pendaftaran

LK3P (Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah) adalah sebuah Lembaga Independen yang selalu terdepan dalam hal melakukan kerjasama dengan pihak manapun khususnya pemerintahan untuk melaksanakan BIMBINGAN TEKHNIS dan PELATIHAN baik secara personal maupun kelompok, lembaga, dan institusi dalam meningkatan kapasitas SUMBER DAYA MANUSIA secara kolektif serta komprehensif dalam memajukan dan mensetarakan wawasan yang berkesinambungan.

Dalam keberadaannya, LK3P (Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah) telah memiliki sejumlah pengalaman atau jam terbang yang terbilang cukup mumpuni dalam hal pelaksanaan kegiatan Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan bagi para karyawan dan staff Pemerintahan untuk selalu dalam koridor kompetisi serta kompetensi updating perundangan dan regulasi terkait kebijakan yang berlaku saat ini.

Eksistensi LK3P (Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah) yang dalam kurung waktu 4 tahun melaksanakan kegiatan ini, telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi para karyawan yang telah mengikuti kegiatan kami berupa Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan secara berkala dan sistematis.

Sebuah Pesan dari kami selaku penanggung jawab atas seluruh rangkaiaan kegiatan yang diselenggarakan oleh LK3P, bahwa kami siap selalu untuk tetap melayani secara tulus dan selalu menjunjung komitmen atas apa yang kami telah tuangkan dalam bentuk kerjasama, serta kami sangat fleksibel terkait materi maupun request  sesuai kebutuhan masing-masing lembaga dan instansi yang akan melaksanakan pelatihan maupun bimbingan tekhnis.

Hormat Kami,

H. Abdul Rahman, SE. MS.i

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia
Cq : Para Kepala Badan/Dinas OPD
Dan Beserta Staf
Di,-
      Tempat
 
Dengan Hormat,
       di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. 
       Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD tahun anggaran 2019, Pemerintah daerah dan DPRD harus lebih cermat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti Perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah. Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah. 
       Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam penyusunan Anggaran Keuangan dan APBD di tahun 2019 serta Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Tekhnis